Matinya Demokratisasi Kampus

Demokratisasi yang bersumber dari mahasiswa, merupakan awal pembentukan demokrasi suatu negara yang berpihak pada rakyat. Namun sayangnya, kondisi demokrasi di Fakultas Pertanian saat ini tidak menunjukkan iklim yang dinamis, karena sikap apatis sebagian besar mahasiswanya.

Perguruan tinggi merupakan tempat berkumpulnya para cendikiawan yang terdiri dari orang-orang berpendidikan yang intelektual pemikirannya lebih kritis dan analisis. Di dalam demokratisasi kampus, orang-orang yang seperti inilah yang dibutuhkan untuk mewujudkan suatu pemerintahan mahasiswa yang tangguh.

Pengertian Demokrasi

Menurut P. Sharma dalam bukunya yang berjudul ‘Sistem Demokrasi yang Hakiki’, demokrasi merupakan gagasan yang mengutamakan kepentingan rakyat dalam mendukung jalannya suatu pemerintahan. Gagasan ini kemudian diadopsi oleh bentuk pemerintahan mahasiswa termasuk di tataran lembaga kedaulatan tingkat Fakultas Pertanian (FP). Demokrasi itu sendiri memiliki pandangan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Idealnya, dengan adanya prinsip demokrasi ini diharapkan terciptanya iklim yang harmonis, dinamis dan bertanggung jawab. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari mahasiswa sebagai kalangan intelektual, agar lebih peka terhadap perubahan kondisi yang terjadi disekitarnya. Hal itu pulalah yang mengantarkan mahasiswa pada predikat sosial yang disandangnya sebagai agent of change dan social control.

Mahasiswa Saat Ini

Pendidikan demokrasi oleh mahasiswa dapat dilaksanakan dalam berbagai kesempatan. Seperti pada ajang pemilihan dekan FP tahun lalu dimana hal itu merupakan moment yang disebut-sebut sebagai pesta demokrasi. Sayangnya pada pesta tersebut, respon dari para mahasiswa tidak menunjukkan animo yang tinggi. “Mahasiswa belum terlalu sadar akan perlunya atmosfer demokrasi kampus. Karena di dalam proses demokratisasi itu sendiri, dituntut untuk adanya tanggung jawab” tutur Presiden BEM Pertanian, Anggry Solihin. Padahal dalam pesta demokrasi tersebut, suara dan pemikiran mahasiswa sangat dibutuhkan untuk menentukan arah dan bentuk pendidikan di Fakultas Pertanian ke depan.

Sangat dilematis ketika realita kondisi mahasiswa saat ini dikekang oleh berbagai kesibukan akademis. Paradigma lulus cepat sangat mendominasi sebagian besar pemikiran mahasiswa. Bahwa, parameter mahasiswa dikatakan pandai adalah bila ia mampu lulus dengan masa studi yang relatif singkat. Paradigma yang berlaku saat ini agaknya makin menjauhkan peran sosial mahasiswa terhadap realita kehidupan masyarakatnya.

Demokratisasi FP

Unsur-unsur pelaksana demokrasi di tataran kampus terutama FP pada khususnya, dilaksanakan oleh sistem organisasi Lembaga Kedaulatan Mahasiswa (LKM). Dengan melibatkan mahasiswa secara umum sebagai pelaku sekaligus kontrol dari sistem yang berjalan. Diantaranya yang termasuk ke dalam LKM FP meliputi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), serta Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) maupun unit aktivitas mahasiswa lainnya.

Sebagai penyalur aspirasi mahasiswa, nyatanya lembaga tertinggi baik eksekutif maupun legislatif tidak mampu menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik terkait dengan perbaikan iklim demokrasi di lingkungan FP. Selain kinerja BEM yang tidak jauh dari kegiatan kepanitiaan, sudah bukan merupakan hal yang asing lagi bila sepanjang kepengurusan, ruangan DPM tampak sunyi dan selalu tertutup rapat. Lalu, seperti apakah mahasiswa akan menyampaikan aspirasinya?

Sementara itu, mahasiswa masih tetap dengan sikap apatisnya menjalankan rutinitas akademis. Jika dilihat dari ajang pemilihan dekan yang lalu, ternyata banyak keganjilan yang terjadi. Seperti yang dikeluhkan Anggry saat menghadiri rapat senat pada waktu pemilihan dekan lalu, “saya tidak dianggap, malah para senat yang terdiri dari para guru besar itu tidak memulai rapatnya gara-gara saya adalah mahasiswa. Padahal saya hanya ingin menyampaikan aspirasi dari mahasiswa.”

Disamping itu, sistem yang diterapkan pada pemilihan dekan masih jauh dari konsep demokrasi. Berdasarkan pada sistem pemilihan, penjaringan dilakukan melalui dua tingkat. Penjaringan tingkat pertama yaitu penjaringan suara ditataran dosen, karyawan, dan mahasiswa. Dilanjutkan pada tingkat kedua yaitu pengambilan keputusan akhir oleh senat yang terdiri dari guru besar FP.

Ternyata penjaringan suara di tingkat pertama menjadi tidak berarti manakala sudah dihadapkan pada keputusan ditingkatan senat. Hal ini terbukti dengan hasil yang didapatkan pada penjaringan tingkat pertama didominasi oleh perolehan suara Dr. Ir. Nuhfil Hanani Ar, MS yaitu 81 suara dan Prof. Ir. Sumeru Ashari, M. Agr. Sc. PhD 58 suara. Namun, hasil akhir berubah drastis pada keputusan senat, yaitu dimenangkan oleh Sumeru yang unggul dengan perolehan 23 suara dari Nuhfil yang hanya 18 suara.

Drs. Tjahjanulin Domai, MS selaku pembantu rektor III mengungkapkan bahwa pelaksanaan demokrasi di kampus Universitas Brawijaya masih belum mencerminkan demokrasi yang sebenarnya, dimana demokrasi itu sendiri adalah bersifat terbuka. Hal ini terjadi juga pada proses pemilihan rektor beberapa waktu yang lalu. “Demokrasi di kampus kita tidak sehat. Karena pada suara penjaringan rektor ataupun dekan, jumlah suara dari mahasiswa, karyawan, dan dosen dibatasi. Dengan adanya pembatasan ini, masalah-masalah demokratisasi itu belum berjalan dengan benar” tambahnya.

Ajang pemilihan dekan yang dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 30 Desember 2006 lalu, dirasakan sangat tidak efektif dimana pada waktu tersebut mahasiswa dalam kondisi libur pekan sunyi menghadapi ujian. Lebih lanjut tentang sistem pemilihan dekan, Baiatur Ridwan, mahasiswa jurusan Budidaya Pertanian mengeluhkan “Kurang fair karena buat apa masukan dari bawah tetapi ujungujungnya diatas masih ada mekanisme lagi yang lebih tertutup dan katupnya lebih rapat, kalau seperti itu percuma saja menjaring suara dari bawah.”

Perguruan tinggi yang ideal pada dasarnya dituntut pula untuk mampu melaksanakan demokratisasi pada lingkungan internalnya. Tjahjanulin menambahkan bahwa di dalam demokrasi itu terdapat tiga hal penting meliputi keterbukaan, kejujuran, dan transparansi. Karena dalam demokrasi itu sendiri, kepentingan rakyat lebih diutamakan.

Anto